Menyusun Rencana Aksi untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun rencana aksi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menyusun rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung, Budi Santoso, “Meningkatkan akuntabilitas keuangan membutuhkan kerjasama semua pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah. Dengan adanya rencana aksi yang jelas, akan memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut.”
Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun rencana aksi adalah dengan melakukan evaluasi terhadap sistem keuangan yang sudah ada. Hal ini penting untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurut Mardiasmo (2009), dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik”, evaluasi sistem keuangan merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.
Selain itu, melibatkan semua pihak terkait seperti OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pihak terkait lainnya juga sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi. Dengan melibatkan semua pihak, akan memudahkan dalam implementasi rencana aksi tersebut. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, “Keterlibatan semua pihak sangat penting dalam mencapai tujuan akuntabilitas keuangan yang lebih baik.”
Dalam menyusun rencana aksi, perlu juga memperhatikan penggunaan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pelaporan keuangan dapat lebih efisien dan transparan. Menurut Ahmadi Miru, seorang pakar keuangan, “Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi.”
Dengan menyusun rencana aksi yang matang dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung dapat meningkat. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.