Peran Penting Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Keuangan Desa Bandung
Keterbukaan dan akuntabilitas dalam keuangan Desa Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Menurut Bupati Bandung, Dadang M. Naser, keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik di setiap desa.
Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar terkelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Alvin Nicola, keterbukaan dan akuntabilitas dalam keuangan desa juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, setiap orang dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara lebih mudah.
Selain itu, keterbukaan dan akuntabilitas juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
Dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, Pemerintah Desa Bandung telah melakukan berbagai langkah, seperti menyelenggarakan rapat desa terbuka dan menyediakan laporan keuangan desa secara berkala. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan setiap desa untuk mempublikasikan informasi keuangan secara transparan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting keterbukaan dan akuntabilitas dalam keuangan Desa Bandung sangatlah vital dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peran semua pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga pengawas, sangatlah dibutuhkan untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.